Suara Hati: Kembalikan Peran Guru

Sebuah Tinjauan Oleh Ahmadi Haruna

Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2006 yang lalu terus menuai kritik karena dianggap tidak menggambarkan prestasi belajar siswa secara keseluruhan. Ironisnya, peran guru pun diabaikan. Ketua Komnas Perlindungan Anak, (PA), Seto Mulyadi menegaskan bahwa sebaiknya fungsi evaluasi bagi kelulusan siswa sebaiknya dikembalikan saja kepada para guru. Dalam undang-undang No 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 58 (1) dimana secara tegas dijelaskan bahwa hasil evaluasi siswa dilakukan oleh pendidik, dan pasal 58 ayat 2 juga menyebutkan evaluasi dari lembaga mandiri untuk menilai pencapaian standar nasional.

Untuk evaluasi yang dilakukan oleh lembaga mandiri di luar pendidik, itu hanya untuk tujuan pemetaan saja, sementara untuk penentu kelulusan tetap berada pada guru.

Campur tangan pemerintah dalam menentukan kelulusan siswa yang mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para pendidik, tidak membuat pemerintah goyah, apalagi mengiliminir keputusan standar UAN yang sudah ditetapkan. Bahkan, Wapres Yusuf Kalla yang sangat getol mempersoalkan pendidikan nasional kita menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada ujian ulangan bagi para siswa yang sudah dinyatakan tidak lulus ujian nasional. Ujian susulan, menurut dia hanya membuat siswa manja dan tidak mendidik siswa untuk lebih rajin belajar.

Pernyataan Yusuf Kalla ini langsung ditanggapi serius oleh sebagian besar pendidik, Siswa yang tidak lulus pun tak ketinggalan mengumbar komentar yang cukup pedas.

Romanus Harga Pramudya, siswa SMA Kolese De Britto, Yogyakarta, menilai pernyataan Yusuf Kalla sangat naïf. “Saya memang bukan siswa yang cerdas bahkan saya juga tidak lulus, tapi saya dinyatakan diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada melalui jalur ujian masuk yang mempunyai soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi daripada UAN. Apakah siswa yang malas belajar, bisa diterima di Universitas yang bergengsi dengan mengalahkan beribu-ribu orang, dan ujian masuk hanya berselang 1 bulan dari UAN,” Tanya Romanus.

Apa yang tengah dihadapi oleh sistim pendidikan nasional kita tampaknya harus disikapi secara bijaksana. Apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk mengangkat kuailitas pendidikan patut kita hargai. Namun demikian, kita juga tidak serta-merta mengabaikan peran guru yang lebih paham dengan anak didik mereka.

Memang sangat tidak bijaksana jika kelulusan seorang siswa hanya diukur dengan tiga mata pelajaran saja. Masih banyak mata pelajaran yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah seorang siswa cerdas atau tidak. Dan, yang lebih tahu semua itu adalah guru mereka disekolah.

Jika memang ukuran kecerdasan hanya dipatok pada tiga mata pelajaran saja, mungkin lebih baik mulai sekarang kurikulim kita rombak. Artinya, sekolah hanya mengajarkan tiga mata pelajaran saja yakni matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja. Mata pelajaran yang lain cukup dimasukkan kedalam pelajaran ekstra kurikuler saja. Jika kurikulum seperti itu diterapkan, kita tentu bisa sangat yakin siswa kita akan sangat cerdas, dan pasti sedikit yang tidak lulus UAN.

Namun, bila hal itu dilakukan, tentu akan menimbulkan masalah baru. Entah apa jadinya siswa kita jika mereka hanya pandai pada tiga mata pelajaran itu. Makanya pemerintah perlu bersikap arif dan bijaksana dalam melihat semua aspek dalam sistim pendidikan kita. Apa salahnya, jika masalah pendidikan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kembalikan kewenangan meluluskan kepada guru karena merekalah yang lebih paham. Sedangkan peran pemerintah ataupun lembaga mandiri, tidak lebih hanya memantau sekolah mana yang perlu bantuan agar pelaksanaan pendidikan berjalan lancar. Bukan terlibat langsung menentukan kelulusan siswa.

Untuk menuntaskan persoalan yang cukup mendasar ini, sudah seharusnya pemerintah dan lembaga pendidikan yang ada duduk satu meja, menyatukan visi dan misi serta menentukan arah pendidikan nasional yang lebih jelas untuk diwujudkan.