Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan persentase dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) untuk dialokasikan bagi pembiayaan pendidikan. Niat baik di balik amandemen itu adalah kesadaran bahwa
dunia pendidikan memerlukan pembenahan yang mendasar dan sungguh-sungguh.
Anggaran pendidikan telah meningkat demikian besar. Alokasi APBN untuk Depdiknas merupakan alokasi paling
besar yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, kenaikannya sangat signifikan. Namun tentu saja masalah
pendidikan bukan semata-mata tergantung kepada besarnya anggaran, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Simposium Nasional Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta pada hari ini.
Hadir mendampingi Presiden SBY pada pembukaan simposium Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo serta
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Simposium dengan tema Menentukan Arah Pembangunan
Nasional digagas oleh organisasi kemahasiswaan diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia ( GMNI ); Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI); dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(IMM).Presiden SBY menyampaikan, hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan perlu dibenahi. Menurut dia,perlu membangun fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, menyediakan tenaga guru dan dosen yang memiliki
kualitas serta kemampuan yang tinggi. Lebih dari itu, lanjut dia, kurikulum pendidikan nasional juga harus terus menerus
dilakukan evaluasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan perubahan zaman dan tantangan masa depan. Agar
output pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang tersedia di negeri kita, baik di sektor pertanian,
industri, maupun di sektor jasa, ujarnya.
Satu hal yang tidak kalah pentingnya, kata SBY, adalah menyadarkan para orang tua tentang betapa pentingnya
pendidikan bagi anak-anak mereka. Sesungguhnya hanya pendidikan lah yang akan mampu mengubah masa
depan seseorang. Setiap orang tua hendaknya berpikir bahwa nasib anak-anak mereka lebih baik dari nasib mereka
sekarang katanya.
SBY mengatakan, sekarang pemerintah telah membebaskan biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Pemerintah juga
telah memberikan bantuan operasional sekolah ( BOS ) agar kendala biaya dan fasilitas pendidikan dapat diatasi. Di berbagai daerah bahkan, yang saya kunjungi, yang saya cek di lapangan, pemerintah daerah telah membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang SMA. Demikian juga kesehatan, diharapkan makin berkualitas, murah, dan gratis. Rakyat miskin bebas berobat di Puskesmas dan di rumah sakit kelas III , ujarnya.
Lebih lanjut SBY mengatakan dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan adalah dua dunia yang saling berhubungan
secara fungsional. Menurut dia, masalah yang terjadi pada dunia ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari masalah
yang terjadi pada dunia pendidikan. Dunia ketenagakerjaan memiliki paradigma dan logika tersendiri yang dalam
prakteknya tidak selalu sejalan dengan paradigma dan logika dunia pendidikan. Dan ini bukan hanya di negeri
kita, ujarnya. Lebih jauh SBY mengatakan pertumbuhan dunia ketenagakerjaan tidak pula selalu berbanding lurus dengan
pertumbuhan dunia pendidikan. ”Itulah sebabnya kita harus terus mencurahkan perhatian dan pemikiran untuk
merumuskan sistem kebijakan dan formula yang tepat agar dapat mensinergikan dua dunia yang berbeda namun saling
terkait ini, katanya.
Setiap tahun, kata SBY, pasar tenaga kerja dibanjiri jutaan tenaga kerja baru. Dia mengatakan, jumlah angkatan kerja
baru jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya selalu mengalami kesenjangan. Angkatan kerja
bertambah terus, baik yang berpendidikan SMA maupun sarjana, bahkan lulusan SMP dan SD. Menurut dia, hal ini
bukan semata-mata disebabkan oleh kurang sesuainya pendidikan dan ketenagakerjaan, tetapi juga karena tidak
mudahnya membuka lapangan pekerjaan baru. Membangun dan memperluas lapangan kerja harus dikerjakan
bersama-sama oleh pemerintah dan dunia usaha, katanya. Kepada peserta yang hadir, SBY mengajak untuk mengembangkan segitiga tanggung jawab, yakni pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan pasar tenaga kerja atau jasa yang menyerap hasil pendidikan.* **
Sumber : www.depdiknas.go.id
Masalah Pendidikan Bukan Semata Tergantung Besarnya Anggaran
Posted by
Bulo'a
, 2009-04-04 at 11:32 PM, in
Labels:
Materi Pendidikan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment